KAMIS, 24 NOVEMBER 2016 33 Catatan Doto Zaini Membangun Negeri

Memperjuangkan turunan UUPA adalah salah satu bukti nyata. Seperti ramai diberitakan, setidaknya ada tiga regulasi turunan UUPA yang masih mentok ketika dr Zaini Abdullah naik takhta pada akhir tahun 2012 lalu. Ketiga regulasi yang sangat ditunggu kelahirannya oleh rakyat Aceh ini, baru terwujud pada tahun 2015, setelah melalui perjuangan berat dan lumayan panjang.

Ketiga regulasi yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi adalah; Peraturan Presiden (PP) tentang Pelimpahan Kewenangan Aceh bersifat Nasional, PP tentang Sistem Bagi Hasil Migas dan PP Penetapan Badan Pertanahan sebagai perangkat daerah. Sebelumnya juga telah lahir Qanun tentang Wali Nanggroe Aceh serta Qanun Bendera dan Lambang Aceh. “Regulasi ini sudah sejak tahun 2008 kita nantikan kehadirannya, tapi baru tujuh tahun kemudian diundangkan,” ungkap Gubernur Aceh, dr H. Zaini Abdullah.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan implementasi penting dari kesepakatan damai (MoU) Helsinki. UUPA menjadi perangkat hukum untuk membangun Aceh yang baru, yakni Aceh yang damai, berkeadilan dan demokratis. Hingga saat ini, sekitar 64 pasal atau 90% dari 71 butir-butir MoU sudah terlaksana. Tekad Doto Zaini, beberapa turunan UUPA yang belum tuntas akan terus dipejuangkan bersama rakyat.

Mendamaikan Aceh dimata dunia adalah visi Doto Zaini untuk mewujudkan Aceh yang maju dan bermartabat. Komitmen ini dibuktikan dengan menetapkan tanggal 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh. Pada tanggal inilah, naskah perjanjian damai ditandatangani oleh perwakilan GAM dan perwakilan Pemerintah RI, ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada tahun 2005 lalu. Api harus dipadamkan dari sumbunya, bukan membelai asap, demikian tamsil Doto Zaini.

3. Menghubungkan Aceh dengan 14 Jalan Tembus

“Memerdekakan” wilayah Aceh dari keterisoliran arus transportasi merupakan tekat kuat Gubernur Zaini Abdullah. Ada 14 ruas jalan tembus yang sedang dikerjakan. Bahkan beberapa ruas sudah fungsional, seperti jalan Babahrot (Abdya) ke Terangon dan Blangkejeren (Gayo Lues) sepanjang 118 KM. Begitu juga dengan ruas Blangkejeren-Pinding-Lokop-Peureulak Aceh Timur. Hal yang sama juga dilakukan terhadap jalan lingkar di Simeulue yaitu lintas Nasrehe-Lewak-Sibigo sepanjang 117 Km. Dalam RPJM Nasional di Aceh, Pemerintah Pusat juga telah merencanakan pembangunan lima jalur jalan tembus yaitu: jalan Krueng Raya ke Tibang (Pidie), jalan Geumpang tembus ke Pameu, jalan lingkar pulau Simeulue, jalan lingkar Pulau Weh dari Sabang hingga Keuneukai, serta jalan dari Takengon ke Simpang Peut.

Inilah 14 ruas jalan Konektivitas Aceh

4. Membangun 11.400 Rumah Duafa dan Korban Konflik

Sejak 2012 hingga saat ini, sudah terbangun 11.400 rumah untuk kaum duafa, warga miskin, korban konflik dan korban bencana alam. Program bantuan untuk pembangunan masjid dan meunasah, kata Doto Zaini, juga akan terus dilanjutkan untuk tahun-tahun mendatang

5. Beasiswa Pendidikan untuk Putra-Putri Aceh”

Hingga kini, sudah 2.270 anak Aceh mendapat Beasiswa, baik yang kuliah di dalam maupun luar negeri, mulai dari jenjang D3 hingga S3 (doktoral). Sebanyak 912 orang di antaranya memperoleh beasiswa pada masa kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah. (Berturut-turut 295 orang pada tahun 2012, sebanyak 112 orang pada tahun 2013, sebanyak 407 orang pada tahun 2014 dan 98 orang pada tahun 2015). Sebanyak 808 anak-anak Aceh juga tercatat sebagai penerima beasiswa program Tahfiz Qur’an.

6. Menyalurkan Beasiswa Yatim Piatu

Sejak 3 tahun terakhir, Gubernur Zaini Abdullah telah menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk beasiswa kepada ratusan ribu anak yatim mencapai 200 miliar rupiah pertahun. Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa yang orang tuanya meninggal dunia. Dari jenjang SD hingga SMU. Tahun 2013, jumlah penerima bantuan mencapai 116.604 siswa. Tahun 2014 sebanyak 113.560 siswa, dan tahun 2015 sejumlah 110.101 siswa.

7. Kampanye Aceh Sehat

Gebrakan Aceh sehat dimulai dengan kampanye antirokok. Setelah beberapa bulan menahkodai Serambi Mekkah, Doto Zaini langsung mengeluarkan larangan merokok di lingkungan kantor Gubernur. Larangan ini kemudian berkembang menjadi Instruksi Gubernur Aceh tentang larangan merokok No. 338/1818, di mana seluruh instansi pemerintah diwajibkan terbebas dari asap rokok. Untuk pelayanan ibu hamil, Doto Zaini juga telah merintis gampong Siaga dan Posyandu Aktif. Selain itu akan dilakukan peningkatan fasilitas kesehatan dasar yang meliputi pembangunan puskesmas baru dan rehabilitasi puskesmas lama dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.

8. Pendidikan Kemandirian Untuk Keluarga Miskin

Ratusan putra-putri Aceh dari keluarga miskin telah difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan vokasional yaitu pelatihan skill untuk kemandirian. Ada 4 politeknik yang terus bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dalam mendidik skil generasi muda Aceh, yaitu Politeknik Aceh, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Politeknik Aceh Selatan, dan Politeknik Venezuela.

9. Penegerian 3 Universitas

Tiga perguruan tinggi/Universitas telah berhasil dinegerikan, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Universitas Samudra, dan Universitas Teuku Umar Meulaboh. Pemerintah Aceh juga telah berhasil meningkatkan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Arraniry menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry. Kopertis XIII juga dibuka di Aceh. Beberapa perguruan tinggi lainnya dalam proses penegerian, yakni Universitas Almuslim, Universitas Gajah Putih, dan Universitas Gunung Leuser. Penegerian perguruan tinggi ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pendidikan di setiap daerah.

10. Menambah Intensif Imuem Meunasah

Doto Zaini menambah insentif 1.250 Tgk Imum Meunasah, yang dulunya hanya Rp 1 juta pertahun, ditingkatkan menjadi Rp 6 juta. Pasangan yang menikah pada masa konflik juga akan diberikan perlindungan hukum. Begitu juga dengan honor para da’i di perbatasan dan daerah terpencil diberikan Rp 3 juta perbulan plus kenderaan operasionalnya. Sementara itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang menikah pada masa konflik, Pemerintah Aceh telah melahirkan program isbath nikah gratis.

11. Memperkuat Ekonomi Gampong”

Untuk memperkuat ekonomi gampong, Pemerintah Aceh selama ini menempatkan Program PNPM dan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) sebagai andalan. Manfaat yang diterima masyarakat di 6.464 desa yang ada di Aceh dari tahun ke tahun terus bertambah. Bukti lain dari keseriusan Doto Zaini dalam membangun gampong dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa adalah menambah alokasi dana BKPG dari tahun Rp 70 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 80 juta per desa pada tahun 2014. Dana Rp 80 juta itu dicairkan dalam dua tahap yaitu Rp 50 juta pada tahun 2014 dan Rp 30 juta pada tahun 2015. Saat ini, Pemerintah Aceh telah merekrut 2.582 anak-anak muda Aceh sebagai tenaga pendamping. Mereka nantinya akan membantu pendampingan alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat Rp.1,71 triliun untuk 6.463 gampong yang berada di 23 kabupaten/kota di Aceh.

12. Memangkas Rentang Birokrasi Untuk Pelayanan Publik

Membenahi tatakelola pemerintahan merupakan obsesi Doto Zaini. Selama tiga tahun pemerintahannya, pelaksanaan reformasi birokrasi semakin baik. Sistem dan prosedur kerja sudah diperbaiki agar lebih efisien serta sudah memiliki SOP dan standar pelayanan. Untuk diketahui, dalam implementasi reformasi birokrasi sejak 2013 sampai 2015, berbagai penghargaan sudah diterima Pemerintah Aceh sebagai tanda makin baiknya tatakelola pemerintahan. Penghargaan yang diperoleh antaralain; Top 9 Inovasi Pelayanan Publik 2014 dari Wakil Presiden RI, dan Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2014 dari Ombudsman RI.

13. Membangun 5 Rumah Sakit Regional Aceh

Mengembangan regionalisasi Rumah Sakit rujukan adalah bukti Doto Zaini peduli rakyat. Dimana lokasinya? Pembangunan lima Rumah Sakit Regional di 5 wilayah di provinsi ujung paling barat Sumatera ini akan dimulai tahun 2016 ini. Lokasinya; untuk wilayah barat adalah RSUD Tjut Nya’ Dhien, Meulaboh. Wilayah Selatan RSUD Dr Yulidin Away Aceh Selatan dan untuk wilayah Tengah adalah RSUD Datu Beru, Takengon. Sementara Timur, RSUD Langsa dan RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli. Lokasi tersebut telah di uji kelayakan, dengan mempertimbangkan aspek fasilitas, aksesibilitas, dukungan anggaran Pemda, populasi penduduk dan utilisasi.

14. Babak Baru Industri Migas Aceh

Gubernur Aceh, dr. H Zaini Abdullah bersama Menteri ESDM RI, Sudirman Said telah menyetujui perpanjangan kontrak kerjasama Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) Migas Blok Pase, Aceh. Lewat perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Pase tersebut, Pemerintah Aceh melalui PDPA akan menjadi mitra aktif dalam suatu Joint Venture Company (Jovenco) Aceh Pase Global Energi (APGE) yang telah disepakati dengan Trianggle Pase Inc. Adapun jumlah saham yang dimiliki para pihak dalam Jovenco APGE tersebut adalah: 80 % PDPA dan 20 % TPI untuk lapangan yang sedang berproduksi, sementara jika ada penemuan baru akan dibagi 25 % PDPA dan 75 % TPI. Gubernur Zaini berharap APGE segera melakukan langkah-langkah operasional di lapangan baik untuk meningkatkan produksi di lapangan yang sedang berproduksi maupun dalam upaya eksplorasi cadangan baru.

15. Pembangunan Terowongan Geurutee

Ini program monumental Doto Zaini yang Insya Allah menjadi model bagi provinsi lain. Pembangunan terowongan Geurutee, Aceh Jaya, sepanjang 1,9 km akan memangkas panjang jalan lama yang mencapai 8-10 km. Jarak dan waktu tempuh dari Banda Aceh-Meulaboh akan lebih pendek dan singkat. Selain itu, rencana penanganan badan dan ruas jalan yang rawan di kawasan gunung Kulu, Paro dan gunung Geurutee juga terus dilakukan. Bagaimana progresnya? Saat inisudah dalam tahapan Pra FS (Feasibility Study/Studi Kelayakan) oleh Kemneterian PU dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya tahap FS (Studi Kelayakan), dan tahap AMDAL dan DED (Detail Engineering Design). Pra FS ini dimaksudkan untuk menentukan trase (lokasi yang tepat untuk dibangun), yaitu melalui pengkajian fisik wilayah.

16. Menghapus Riba Bank Aceh

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun lalu, Gubernur Zaini Abdullah yang juga selaku pemegang saham pengendali (PSP) PT. Bank Aceh, secara resmi memutuskan PT Bank Aceh yang selama ini beroperasi secara konvensional, akan dikonversi (diubah) secara total ke system perbankan syari’ah. Doto Zaini berprinsip, sistem Keuangan Islam merupakan solusi atas berbagai persoalan ummat dewasa ini, dan ini juga selaras dengan status Aceh sebagai bumi syariat Islam. “Aceh telah menerapkan syariat Islam, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak meng-Islam-kan lembaga keuangan yang ada di Aceh, terutama Bank Aceh milik Pemerintah Aceh. Saya berharap, proses konversi bisa dilakukan dengan cepat, sehingga Bank Aceh Syariah bisa segera terwujud,” tegas Doto Zaini, kala itu.

17. Menuntaskan Jalan Lingkar Simeulue

Doto Zaini tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan jalan lingkar Simeulue yang menjadi urat nadi perekonomian penduduk di Simeulue. “Insya Allah tahun 2017 nanti jalan lingkar Simeulue diupayakan akan tembus, tidak ada lagi penerobosan,” terang mantan Menlu GAM ini. Panjang jalan lingkar Simeulue yang mencapai 506 kilometer saat ini sudah 50 persen teraspal. Lambannya proses pengaspalan jalan lingkar Simeulue disebabkan anggaran yang di suplai Pemerintah Pusat setiap tahunnya relatif kecil, berkisar antara Rp 10-20 miliar. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pengaspalan mencapai ratusan miliar.

18. Membangun Jalan Tembus Barat-Timur

BUPATI Gayo Lues, Ibnu Hasim pernah mengatakan, tidak ada program pembangunan yang lebih hebat dari proyek pembangunan “tol rakyat” dari Babahrot (Abdya)-Tongra-Blangkejeren-Pining-Lokop-Peureulak (Aceh Timur) sepanjang 286,84 Km. Bagaimana dengan Jalan Lintas Tengah Aceh? Ya. Pembangunan ruas jalan Babahrot (batas Gayo Lues) dan jalan Terangon (batas Abdya) juga terus dipacu. Doto Zaini optimis pembangunan “tol rakyat” yaitu jalan Babahrot-Terangon yang dibangun dengan anggaran Rp. 17,4 miliar tersebut akan tuntas pada tahun 2016 mendatang. Selain itu, Doto Zaini juga akan menggenjot pembangunan jembatan dan pelebaran ruas jalan Babahrot (Abdya)-Tongra (Gayo Lues), Blangkejeren-Pining (Gayo Lues)-Lokop-Peureulak (Aceh Timur) sepanjang 286,84 kilometer (Km).

Untuk pengelolaan pabrik kertas PT Kertas Kraft Aceh (KKA), Doto Zaini menggandeng perusahaan asal Singapura, Floresta PTE Limited. Kerja sama ini masih dalam bentuk kesepahaman bersama (MoU) dan berharap mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat guna meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja baru di Aceh. Jika PT KKA bisa kembali dioperasikan, maka diperkirakan lebih 10 ribu orang terekrut sebagai tenaga kerja. Dengan sendirinya, ekonomi masyarakat di Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah bisa meningkat. Floresta juga berkomitmen untuk merehabilitasi dan mereboisasi 57 ribu hektar hutan Aceh. Program tersebut merupakan bagian dari langkah untuk mengurangi produksi 80 juta ton produksi CO2 dunia.

Maret tahun lalu, Pesiden Jokowi telah meresmikan terminal penerima dan regasifikasi LNG Arun, yang sebelumnya dikenal sebagai pusat industri gas PT Arun. Sebagai terminal penyalur, gas yang ada kilang Arun itu akan dipasok untuk kebutuhan industri yang ada di Aceh dan Sumatera Utara. Kilang Arun akan diproyeksikan untuk penyimpanan LNG hingga 12 juta ton per tahun dan menyalurkannya kepada industri dan pembangkit listrik di hingga 385 juta kaki kubik per hari. Penyaluran gas itu, kata Doto Zaini, dilakukan melalui pipa transmisi yang telah dibangun sepanjang kawasan Arun hingga Belawan. Untuk operasional, sepenuhnya ditangani PT Pertamina Gas, sebagai induk usaha Perta Arun Gas. Doto Zaini berharap, operasional ini dapat mendorong peningkatan kinerja industri dan percepatan pembangunan ekonomi di Aceh.

Inilah bukti konsistensi Doto Zaini dalam meningkatkan kehidupan nelayan Aceh dan ekpor impor ikan, yaitu menjadikan Pelabuhan Lampulo bertaraf internasional (international fish port). Wakil Presiden Jusuf Kalla telah meresmikan Pelabuhan Lampulo kawasan industri perikanan besardalam rangkaian peringatan Hari Nusantara 2015. Dikawasan seluas 51 hektareini juga tersedia pabrik es batang dan cold storage (gedung pendingin) yang akan dilanjutkan dengan pembangunan pabrik pengalengan ikan. Di sini juga sudah ada stasiun pompa bahan bakar untuk kapal-kapal tangkap ikan nelayan. Air bersih dan listrik sudah tersedia dalam jumlah yang cukup.

Gubernur Zaini Abdullah memberikan perhatian serius terhadap berbagai program yang terkait dengan mitigasi atau pengurangan dampak bencana. Aceh merupakan kawasan yangrawan bencana. Doto Zaini mengingatkan, sejauh ini belum ada teknologi yang bisa menghentikan kehadiran bencana. Namun, yang harus dilakukan adalah siap siaga dan selalu waspada. Pengetahuan mitigasi atau pengurangan risiko bencana harus dimiliki setiap individu masyarakat Aceh. Dengan adanya pengetahuan itu, setidaknya masyarakat memahami langkah penanggulangan saat bencana terjadi. Program kerjanya meliputi: (1) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana; (2) Penguatan Kelembagaan dan egulasi Kebencanaan; (3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana; (4) Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan.

Kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu prioritas Gubernur Zaini Abdullah. Sepanjang tahun 2012-2015, serangkaian program dan kegiatan telah dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas SDM institusi lingkungan hidup dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Selain itu juga pengawasan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pengkajian dampak lingkungan, serta pengendalian kerusakan hutan dan lahan. Konservasi juga terus digalakkan. Pada periode tahun 2012 – 2015, Pemerintah Aceh melalui Bapedal telah melakukan pengawasan pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3, pengujian udara emisi terhadap usaha/kegiatan dari berbagai sektor di Aceh, antara lain sektor jasa, energi, manufaktur dan agroindustri, serta sosialisasi berkenaan dengan limbah B3.

Sebagai pedoman arah pembangunan dan pengembangan kereta api di Aceh, Gubernur Zaini Abdullah telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Aceh. Pembangunan kereta api Aceh yang sebagian besar menggunakan trase baru sesuai dengan tata ruang wilayah Aceh, dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama (tahun 2011 – 2017) dibangun lintas Lhokseumawe – Bireuen sepanjang 54 Km yang juga akan dioperasikan sebagai layanan kereta api komuter. Tahap kedua (tahun 2018- 2021) akan dibangun secara simultan lintas Bireuen – Sigli sepanjang 94,2 km dan Lhokseumawe – batas Sumut sepanjang 206 km. Selanjutnya tahap ketiga (tahun 2022 – 2025) akan dituntaskan pembangunan lintas Sigli-Bireuen sepanjang 68 km.

Pada Tahun 2015, melalui sumberdana APBN Kementerian Perhubungan, tersedia anggaran sebesar Rp 801 miliar. Sebesar Rp 422 miliar diantaranya digunakan untuk menyelesaikan pembebasan tanah lintas Lhokseumawe – Bireuen. Selebihnya akan digunakan untukperpanjangan badan jalan kereta api, pemasangan track, dan pembangunan jembatan. Kehadiran kereta api Aceh sebagai angkutan massal yang cepat, murah, dan ramah lingkungan, diharapkan akan menjadi urat nadi bangkitnya perekonomian Aceh, sekaligus membawa kembali nostalgia sejarah yang telah lama hilang di Aceh. Pembangunan kembali kereta api Aceh sepanjang 420,5 km, merupakan bagian dari Rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan integrasi kereta api (Trans Sumatera Railways) dan Pelabuhan di Sumatera, mulai dari Banda Aceh hingga Lampung yang terkoneksi ke sentra ekonomi dan pelabuhan. Khususnya pada Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Krueng Geukueh, dan Pelabuhan Kuala Langsa, sebagai outlet kegiatan ekspor-impor.

Pemerintah Aceh memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga kedaulatan pangan. Gubernur Zaini mengatakan, sebagai salah satu lumbung beras nasional, Aceh harus tetap menjadi daerah yang berdaulat dalam sektor ketersediaan pangan untuk kebutuhan masyarakatnya, bahkan berusaha menjadi daerah surplus ketersediaan pangan. Dalam 3 tahun terakhir, 2013, 2014, dan 2015, perkembangan cadangan Pemerintah Aceh terus bertumbuh. Pada tahun 2013, stok pemerintah Aceh tercatat sebanyak 150 ton, setelah dikurangi penyaluran selama tahun 2014 sebanyak 120,2 ton, dan pengadaan tahun 2015 sebanyak 105,6 ton, maka stok akhir beras cadangan pangan Pemerintah Aceh hingga akhir Agustus 2015 mencapai 201,5 ton. Ketersediaan beras untuk rakyat Aceh, aman. Kedaulatan pangan mencakup seluruh kebutuhan pangan rakyat. Ketahanan pangan (food security) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (social security), stabilitas ekonomi, serta stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, Pemerintah Aceh telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan adanya spekulasi serta manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.

Komitmen dr Zaini Abdullah dalam memerangi narkoba, akan dilakukan secara terintegrasi dan konprehensif, mulai dari level provinsi, kabupaten hingga level gampong dan mukim. Pada level provinsi dan kabupaten/kota, diminta membentuk Tim Terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pemberantasan narkoba, sebagai upaya menyelamatkan anak anak bangsa.

Salah satu sisi lain yang paling efektif dalam memerangi narkoba adalah dengan mengedepankan sisi agamis, sesuai dengan kultur masyarakat Aceh yang sarat dan kental muatan agama. “Mengoptimalkan peran ulama, orang tua, balai balai pengajian, serta Badan Narkotika Provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengambil langkah langkah strategis menuntaskan menyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing,” seru Doto Zaini. Momok narkoba tak hanya digempur dari kota berikut perangkat hukumnya, namun yang jauh lebih efektif adalah mendeteksinya sejak dini dari desa. Untuk itu Gubernur Zaini telah menginstruksikan camat, kepala mukim, dankeuchik melakukan tindakan preventif dengan mendeteksi secara dini terhadap anggota masyarakatnya yang berpotensi melakukan peredaran narkoba. Gubernur juga telah memerintahkan KadisporaAceh, terjun secara aktif ke lapangan untuk menguatkan sosialisasi.

Doto Zaini telah melakukan kerjasama dengan perusahaan peternakan Australia, Selandia Baru, dan beberapa investor lainuntuk melakukan ekspansi industri peternakan sapi potong dan perah ke Aceh.Sementara untuk program pengembangan peternakan besar, Gubernur akan membangun laboratorium peternakan terpadu di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar. Insya Allah tahun 2016 ini dimulai. Menjaga populasi kerbau dan sapi di Aceh juga tekad kuat Doto Zaini. Bukti keberhasilan Aceh dalam mengembangkan sapi, kerbau, dan ternak lain, adalahpenghargaan dari Menteri Pertanian (Mentan). Award ini yaitu penetapan Rumpun Kerbau Simeulue dan penetapan Rumpun Kuda Gayo. Sedangkan untuk Rumpun Sapi Aceh, sudah dilakukan sebelumnya di Aceh Jaya.

Ya. tahun 2013 melalui dana APBA, telah disalurkan sapi betina bantuan 3.927 ekor dan sapi jantan 3.442 ekor kepada peternak sapi tradisional. Selain itu, juga telah disalurkan kerbau sejumlah 704 ekor, kambing jantan 4.417 ekor dan kambing betina 586 ekor, serta itik betina 5.000 ekor, dan itik jantan 200 ekor. Tidak hanya itu saja, pada tahun yang sama, peternak di Aceh juga menerima bantuan berupa sapi betina 1.272 ekor, sapi jantan 262 ekor, sapi perah 28 ekor, kerbau betina 80 ekor, dan kerbau jantan 150 ekor. Pada tahun 2014, dari dana APBN peternak Aceh kembali menerima bantuan berupa sapi jantan 300 ekor dan tahun 2015 sebanyak 80 ekor sapi jantan.

Puluhan tahun sudah, 748 penduduk mukim Buloh SeumaAceh Selatan, hidup terasing, terkurung rapat dalam hutan. Tiga kampung mereka terisolir, jauh dari kemerdekaan. Satu-satunya akses transportasi yakni melalui jalur laut (rakit) ke Trumon.Cahaya untuk warga Buloh Seuma mulai bersinar sejak Doto Zaini memimpin Aceh. Melalui dana Otonomi Khusus (Otsus), mantan Menlu GAM ini mengucurkan miliaran rupiah untuk membangun bentangan jalan yang membelah hutan rawa dari Trumon menembus Buloh Seuma.Tahun lalu, Gubernur Zaini yang mengikutsertakan Istri Hj. Niazah A Hamid berkunjung dan bertatap muka langsung dengan warga disana. Berbagai terobosan pembangunan kemudian terus digulirkan di kawasan terpencil itu. Gebrakan tersebut mulai dari pembangunan jalan tembus dari Keude Trumon sampai Buloh Seuma sepanjang 34 km termasuk jembatan, puskesmas, gedung sekolah, dan menara telekomunikasi, hingga terobosan”mengalirkan” arus listrik ke kawasan penghasil madu murni tersebut. Kini, ketakutan dan mimpi buram rakyat Buloh Seuma berganti menjadi sinar matahari yang cerah nan menghangatkan.

Dalam rangka menyelesaikan turunan UUPA dan menata kembali sektor pertambangan di Aceh, Gubernur Zaini telah membuat kebijakan pro rakyat. Ini dia buktinya:1) Diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;2) Pembangunan Terminal Regasifikasi Arun. Terminal Regasifikasi Arun diresmikan Presiden Jokowi pada Maret 2015;3) Rencana Umum Ketenagalistrikan Aceh (RUKA). Sementara itu, kebijakan Doto Zaini di Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah; menerbitkan Pergub Aceh Nomor 95 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Aceh (RUKA) Tahun 2012-2031. RUKA merupakan acuan dan pedoman pemanfaatan potensi energi primer yang ada di Aceh. Pusat-pusat pembangkit listrik yang telah dan akan dimanfaatkan bagi kebutuhan di Aceh adalah:(1). PLTU Nagan Raya, telah selesai dibangun dan tersambung ke sistem PLN;(2). PLTA Peusangan-Aceh Tengah 80 MW (2×40 MW) kini dalam tahap pembangunan;(3). PLTG Arun-Lhokseumawe 200 MW (2×100 MW) kini dalam tahap persiapan. Selanjutnya PLTM Krueng Isep Nagan Raya 10 MW (2×5 MW) kini dalam tahap pembangunan, serta Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Seulawah Agam, Jaboi-Sabang, Geureudong, Gunung Kembar, dan Gunung Peut Sagoe. Gubernur Zaini juga konsisten dalam Menata Kembali Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh. Buktinya? Doto Zaini telah melakukan penertiban terhadap maraknya penggunaan merkuri/air raksa dan sianida pada kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI). Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan Bendungan Raksasa Krueng Keuretoe Aceh Utara menjadi salah satu bukti komitmen dr Zaini Abdullah dan Pemerintah Pusat untuk menyejahterakan kehidupan para petani di Aceh. Pembangunan waduk multifungsi dengan anggaran 1,7 triliun ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi, 9 Maret 2015. Doto Zaini juga telah merencanakan pembangunan bendungan/waduk Rukoh dan Tiro, Irigasi Lhoks Guci, untuk Wilayah Barat Aceh dan bendungan/irigasi Jambo Aye, di perbatasan Aceh Utara dan Aceh Timur.Selain itu, Bendungan Peureulak, Waduk Lawe Alas, Lawe Mamas I dan II juga sedang dalam perencanaan pembangunan.

Dalam RPJM nasional Aceh 2015-2017, juga direncanakan membangun science park berbasis kebencanaan di Kota Banda Aceh, techno park berbasis komoditi kopi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, techno park berbasis kakao (coklat) di Pidie dan Pidie Jaya, dantechno park berbasis lobster di Simeulue. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan membangun dua rumah budaya.

Bukan itu saja, dalam dua tahun kedepan, pemerintah juga merencanakan pembangunan pengamanan pantai Krueng Raya Aceh Besar, pembangunan intake dan pipa transmisi air baku di tiga kabupaten (Aceh Utara, Aceh Singkil dan Nagan Raya), serta restorasi Krueng Baro.

Untuk perhubungan udara, akan dilakukan pengembangan dan peningkatan terhadap tujuh bandar udara (Bandara) yakni Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar, pengembangan Bandara Maimun Saleh di Sabang, peningkatan Bandara Lasikin di Simeulue, peningkatan Bandara Senubung di Gayo Lues, peningkatan Bandara Rambele di Bener Meriah, peningkatan Bandara Cut Nyak Dhien di Nagan Raya, serta peningkatan Bandara Cut Ali di Aceh Selatan. Kemudian untuk pelabuhan, akan dilakukan pembangunan dan perluasan Pelabuhan Krueng Geukueh di Aceh Utara, pengembangan Pelabuhan Sabang, pembangunan Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya Aceh Besar, pembangunan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin Aceh Barat Daya (Abdya), pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa, serta pengembangan Pelabuhan Singkil.

Selain pelabuhan-pelabuhan tersebut, Pemerintah Aceh juga akan melakukan pengembangan tiga dermaga penyeberangan yang meliputi dermaga penyeberangan Meulaboh, dermaga penyeberangan Sinabang dan dermaga penyeberangan Pulau Banyak.

Dalam RPJM Nasional di Aceh 2015-2017, Pemerintah Pusat juga telah merencanakan pembangunan lima jalur jalan tembus yakni: jalan Krueng Raya (Aceh Besar) ke Tibang (Pidie); jalan Geumpang (Pidie) tembus ke Pameu (Nagan Raya); jalan lingkar pulau Simeulue; jalan lingkar Pulau Weh dari Sabang hingga Keuneukai; serta jalan dari Takengon (Aceh Tengah) ke Simpang Peut, Kabupaten Nagan Raya.

Perkembangan pesat Kota Banda Aceh dalam tiga tahun terakhir, membuat ruas-ruas jalan terasa mulai padat, bahkan menimbulkan kemacetan pada jam-jam tertentu. Sebelum kemacetan semakin parah, Gubernur Zaini Abdullah bergerak cepat untuk mencari solusi. Untuk langkah awal, ada empat titik potensi kemacetan yang harus segera diatasi, yaitu di jembatan Lamnyong, Krueng Cut, Simpang Surabaya, dan Simpang Beurawe. Pembangunan keempat fasilitas publik ini telah mulai dikerjakan sejak Januari 2016. Untuk Simpang Surabaya akan dibangun flyover (jalan layang) sepanjang 881 meter, sementara di Beurawe akan dibangun jalan bawah tanah (underpass) sepanjang 202 meter. Kedua proyek yang bertujuan untuk membebaskan Kota Banda Aceh, sebagai ibukota Provinsi Aceh dari potensi kemacetan dimasa mendatang. Dua proyek besar yang juga memiliki tujuan yang sama adalah, pelebaran Jembatan Lamnyong dan Jembatan Krueng Cut. Khusus untuk Jembatan Lamnyong, kemacetan yang telah berlangsung bertahun lamanya, membuat masyarakat dan mahasiswa jengkel, bosan, dan emosi kepada Pemerintah Aceh. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Zaini Abdullah kemudian memerintahkan Bina Marga Aceh, untuk membuat perencanaan penanganan kemacetan yang terjadi di jembatan Lamnyong menuju Kampus Darussalam. Pembangunan kedua fasilitas publik ini ditargetkan akan selesai pada akhir Desember 2016. Kehadiran flyover Simpang Surabaya, underpass Beurawe, serta Jembatan Lamnyong dan Krueng Cut, tidak hanya akan membebaskan Banda Aceh dari potensi kemacetan, tapi juga akan mempercantik wajah ibukota Provinsi Serambi Mekkah ini.

Dalam menyahuti hasrat rakyat Aceh, Doto Zaini ‘menyulap’ penampilan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh agar lebih cantik, menawan, serta memberikan kesan aman dan nyaman. Pemancangan tiang pancang telah dilakukan pada Selasa, (28/7/2015). Disana akan dibangun 12 payung elektrik otomatis berukuran besar. Tidak hanya itu saja, fasilitas lain juga akan dibangun untuk memberikan rasa nyaman bagi insan yang akan beribadah di masjid kebanggaan Aceh itu.

Fasilitas tersebut adalah; areal parkir bawah tanah dan tempat wudhuk bawah tanah yang langsung tembus ke tangga masjid. Hal itu dimaksudkan agar halaman depan Masjid Raya yang ada sekarang tetap akan digunakan untuk lokasi tempat ibadah. Infrastruktur lain yang akan dibangun, adalahtempat pengajian Alqur’an, rumah imam, kantor pengelola, guest house, ruang pertemuan besar (convention center), ruang radio/televisi masjid, serta fasilitas pendukung lainnya. Satu lagi; penataan lingkungan kiri dan kanan masjid dengan pohon kurma. Hal ini akan menjadi suasana di lingkungan Masjid Raya Baiturrahman layaknya kompleks Masjid Nabawi di Arab Saudi. [r] BARA-ZA.